Selasa, 02 Desember 2008

LANDREFORM DI INDONESIA

PENGERTIAN LANDREFORM SECARA LUAS DIKENAL DENGAN AGRARIAN REFORM INDONESIA (PANCA PROGRAM) :

1. Pelaksanaan pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;

2. penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;

3. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan tanah secara berangsur-angsur;

4. perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan pengusahaan atas tanah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan;(landreform dakam arti sempit);

5. perencanaan persediaan,peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.



TUJUAN LANDREFORM DIINDONESIA
MENURUT DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG :

a. Landreform bertujuan agar tercapinya masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup petanai meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meniingkat;

b. Lndreform juga bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruhrakyat Indonesia,terutama kaum petani.

Tujuan Landreform (Menteri Agraria Sadjarwo)

1. untuk mengadakan pembagian tanah yang adil atas sumber penghidupan rakyat tanai berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial;

2. untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tanahi, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan;

3. untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap WNI, baik laki-laki maupun perempuan yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan terhadap privaat bezit yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun tetapi berfungsi sosial;

4. untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk setiap keluarga. Dengan demikian mengikis sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberi perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah;

5. untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koprasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN LANDREFORM

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional :
1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
2. TAP MPR no.IX/MPRS/2001

Landasan Operasional
a. UU no. 5 tahun 1960 Pasal 7,10,13,15, 17 dan 53;
b. UU NO. 2 TAHUN 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
c. UU no. 56/prp/1960 tentang Penetapan Luas Pertanian;
d. PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;
e. PP no. 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan PP no. 224 tahun 1961;
f. PP no. 4 tahun 1977 tentang pemilikan tranah secara guntai bagi para pensiunan PN;
g. PMDN no 15 tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaaan Landreform;
h. Inpres no. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960;
i. Keppres no. 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan Pencetakan Sawah;
j. Peraturan KaBPN No. 3 Tahun 1991 tentang pengaturan Penguasaan Tanah dan Obyek
Landreform Secara Swadaya
k. UU tentang Tata Ruang.

APARATUR PENYELENGGARA
LANDREFORM

PANITIA LANDREFORM
Dasar Hukum:
KEPPRES NO. 131 TAHUN 1961
KEPPRES NO. 263 TAHUN 1964
KEPPRES NO. 55 TAHUN 1980

YAYASAN DANA LANDREFORM
Dibentuk berdasarkan PP No. 224 tahun 1961.
(Sekarang dibekukan)
Berdasarkan Peraturan Ka BPN pembayaran harga tanah yang semula merupakan yayasan dana landreform dilimpahkan kepada BRI unit desa atau cabang kabupaten/kota.

PENGADILAN LANDREFORM
Dasar hukum:
UU No. 21 Tahun 1964
UU No. 7 Tahun 1970
UU no. 14 tahun 1970

PROGRAM-PROGRAM LANDREFORM

1. LARANGAN PENGUASAAN TANAH MELEBIHI BATAS MASKSIMUM;
2. LARANGAN PEMILIKAN TANAH SECARA GUNTAI;
3. REDISTRIBUSI TANAH-TANAH YANG SELEBIHNYA BATAS MAKSIMUM, TANAH-TANAH YANG TERKENE LARANGAN ABSENTEE, TANAH-TANAH BEKAS SWAPRAJA DAN TANAH-TANAH NEGARA;
4. PENGATURAN SOAL PENGEMBALIAN DAN PENEBUSAN TANAH-TANAH PERTANIAN YANG DIGADAIKAN;
5. PENGATURAN KEMBALI PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN;
6. PENETAPAN LUAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG MENYEBABKAN TERPECAHNYA PEMILIKAN TANAH-TANAH PERTANIAN MENJADI BAGIAN-BAGIAN YANG TERLAMPAU KECIL.

LANGKAH-LANGKAH PENDAHULUAN
LANDREFORM

• UU NO 13 TAHUN 1946 yang tidak mengakui hak istimewa dari desa perdikan.

• UU NO. 13 TAHUN 1948 (UU DARURAT) yang menetapkan semua tanah yang semula dikuasai oleh kira-kira 40 perusahaan Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta disediakan untuk petani-petani Indonesia.

• UU NO. 1 TAHUN 1958 yang menghapuskan tanah partikelir.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar